PEMBERITAHUAN – Putusan PTUN Jakarta No: 186/G/2017/PTUN-JKT

Kami Direksi PT Sarinah (Persero) selaku Penggugat dalam perkara nomor 186/G/2017/PTUN-JKT, ”  melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku “Tergugat” dan PT Sariarthamas Hotel International selaku “Tergugat II Intervensi I” serta PT Parna Karya selaku “Tergugat II Intervensi II”, dengan ini kami mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa pada Tanggal 20 Maret 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan permohonan penundaan serta membacakan Penetapan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang amarnya berbunyi:

MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan batal;

    1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;

    2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International;

  3. Memerintahkan Tergugat untuk Mentaati Penetapan ini;
  4. Memerintahkan Panitera pengadilan Tata Usaha Jakarta untuk mengirimkan Salinan penetapan kepada para pihak maupun instansi-instansi yang terkait dengan kepentingan perkara ini;
  5. Menangguhkan biaya yang timbul dalam penetapan ini, dan akan diputuskan bersama-sama dengan Putusan akhir.

Adapun salah satu yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta dalam penetapan tersebut adalahah:

“menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  yang menyatakan kepentingan  yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial, manurut Majelis Hakim penetapan a quo justru dalam rangka mencegah terjadinya potensi kerugian negara, sehingga syarat untuk dikabulkannya permohonan penundaan objek sengketa telah dipenuhi”.

Bersama ini diberitahukan kepada khalayak ramai untuk tidak melakukan transaksi atau hubungan hukum apapun dengan pihak-pihak terkait dalam Penetapan Penundaan ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan,

PT Sarinah Persero