PENGUMUMAN – Putusan PTUN Jakarta No: 186/G/2017/PTUN-JKT

Dengan ini diberitahukan bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara antara PT Sarinah (Persero) selaku “Penggugat”  melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku “Tergugat” dan PT Sariarthamas Hotel International selaku “Tergugat II Intervensi I” serta PT Parna Karya selaku “Tergugat II Intervensi II” (dengan Register Perkara Nomor: 186/G/2017/PTUN-JKT) telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Maret 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

– Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 186/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 20 Maret 2018 tetap sah dan berlaku;

DALAM EKSEPSI

– Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, dan Tergugat II Intervensi -2 tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal;

  1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International;
  2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International;

3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

  1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013860.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sariarthamas Hotel International.
  2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.AH.01.03-0154044 tanggal 19 Juli 2017 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sariarthamas Hotel International;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk  membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam salah satu pertimbangan hukumnya menimbang bahwa secara hukum telah dapat dibuktikan kedua objek sengketa perkara a quo telah terdapat cacat segi prosedur dan substansinya, maka dapat dibuktikan pula bahwa Tergugat telah tidak cermat, tidak hati-hati dan telah bertindak tidak profesional sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bersama ini diberitahukan kepada khalayak ramai untuk tidak melakukan transaksi atau hubungan hukum apapun dengan pihak-pihak yang terkait dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini.

Demikian Pengumuman ini disampaikan,

PT Sarinah (Persero)